Berita Hangat

KPK Sita Dokumen Tomohon

12 Jam Memeriksa, Diduga Telusuri Harta Wali Kota

Syennie: Junjung Tinggi Asas Pra Duga Tak Bersalah

Berita Manado Pos Kamis, 5 Februari 2009

TOMOHON- Pejabat dan staf Pemkot Tomohon kemarin dikagetkan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Selain menyita sejumlah dokumen keuangan, KPK menginterogasi sejumlah pejabat dan staf Pemkot.

Tim KPK sendiri bermaterikan 6 orang (5 laki-laki dan 1 perempuan). Tiba sekitar pukul 09:45 dengan menggunakan 2 kendaraan jenis Kijang Innova Hitam dan Silver masing-masing bernomor polisi B 2061 OK dan DB 1809 D, mereka langsung masuk ke ruangan Sekkot Drs Johny Jan Petrus Mambu SH MSi, yang berada di lantai 1. Keenam personil KPK itu datang dengan penampilan formil. Jauh berbeda ketika mereka memeriksa di Pemkot Manado, di mana memakai rompi khas KPK .

Hanya sekitar 10 menit, keenam personil KPK itu langsung naik ke lantai 2, menuju ruangan Kepala Dinas Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah yakni Drs Yan Lamba. Cukup lama tim KPK melakukan pemeriksaan di ruangan Lamba, yang ditemani Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Frans Sambouw SE. Sesekali, Bendahara Sekretariat Evho Paat SE, masuk keluar ruangan tersebut.

Sekitar 1 jam berada di ruangan, satu-satunya perempuan personil KPK keluar dan langsung menuju lantai 3 dan menuju ruangan Bidang Pendapatan Daerah. Beberapa kali dicegat koran ini untuk dimintai keterangan, personil KPK tersebut hanya mengunci bibir rapat-rapat. "Tolong kase kesempatan dulu dorang lakukan pemeriksaan," ujar Lamba yang waktu itu sibuk mengawal kemanapun personil KPK menyambangi beberapa ruangan di Sekretariat. Lamba sendiri terlihat tegang, meski berusaha untuk melempar senyum kepada sejumlah wartawan.

Beberapa personil KPK juga menyambangi ruangan Bendahara Sekretariat dan Bendahara Umum Daerah, dengan membawa beberapa dos yang berisikan berkas seperti APBD dan lain sebagainya. Tim KPK sendiri melakukan pemeriksaan sampai pukul 21: 00, bertolak ke Manado dengan membawa setumpuk berkas yang dipacking dalam kardus berukuran sedang. Lagi-lagi, semua personil KPK memilih tutup mulut ketika dicecar sejumlah pertanyaan.

Belum terang benar materi pemeriksaan apa yang didalami Tim KPK tersebut. Hanya saja, menurut seorang sumber koran ini di Dinas Keuangan, KPK memeriksa dengan teliti dokumen APBD sejak 2006 sampai dengan 2008. "Kalau 2006 sampai 2007 ndak ada masalah dengan penataan administrasinya. Tapi yang 2008, baru sementara torang ator. Itu yang beking torang kage karena BKU (Buku Kas Umum) saja belum selesai dibuat," ujar sumber tersebut. BKU sendiri adalah dokumen hasil laporan semua arus keluar masuk keuangan selama 1 tahun anggaran.

Selain pengelolaan APBD 2006-2008, tim KPK disebut-sebut sementara mengambil data untuk mengkomparasikannya (LHKPN) Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara Wali Kota Tomohon Jefferson SM Rumajar. LHKPN Rumajar sendiri selama ini sering disoal banyak kalangan, sampai-sampai ada beberapa elemen masyarakat Tomohon kabarnya intens membawa data tersebut ke KPK di Jakarta.

Pemeriksaan Tim KPK sendiri akan berlangsung selama 1 minggu. Hal ini sesuai pernyataan seorang staf di Dinas Keuangan, Asset dan Pendapatan Daerah. "Gila. 1 minggu kata dorang mo baperiksa," ujar sumber tersebut.

Beberapa tim advokasi Pemkot Tomohon ikut bungkam soal pemeriksaan KPK tersebut. Salah satu personil yakni Jerry Patilima SH MH hanya menyebutkan kalimat No Commet, sambil meminta agar semua pihak bisa menghormati asas praduga tak bersalah.

Humas Pemkot Tomohon Drs James Rotikan kepada sejumlah wartawan membantah kalau kedatangan KPK karena ada bukti kuat penyimpangan soal pengelolaan keuangan. Menurutnya, kemunculan KPK di Tomohon lebih pada penyempurnaan data guna pemeriksaan yang bersifat biasa. "Pemkot kooperatif dalam membantu tugas KPK tersebut. Dan satu lagi, tugas-tugas pemerintahan berjalan normal seperti biasanya. Tidak ada yang terganggu karena ini hanya pengumpulan data biasa," tandasnya.

Jubir KPK Johan Budi yang dihubungi terkesan hati-hati dalam memberikan komentar. Ia mengaku belum mendapatkan informasi tentang penyitaan dokumen di Pemkot Tomohon. Hanya saja, Johan Budi membenarkan kalau ada tim KPK yang melakukan penyelidikan kasus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Saya hanya bisa menginformasikan kalau benar ada tim KPK di Manado yang sedang melakukan penyelidikan. Apa mereka melakukan penyitaan atau tidak, saya belum bisa kasih informasi lebih jauh. Ini demi kepentingan penyelidikan,” tuturnya.

EPE TAK NGANTOR

Sementara itu, saat KPK datang Wali Kota Tomohon Jefferson SM Rumajar SE tidak berada di kantor. Tidak demikian dengan Wakil Wali Kota Lineke Syennie Watoelangkow. Ia justru sudah berada di kantor sejak pagi, meski tidak pernah keluar dari ruangannya. "Ibu di ruangan," tutur seorang stafnya.

Sampai pulang kantor sekitar pukul 13:30 WITA, Ketua DPD I Partai Demokrat Sulut ini terkesan tak ingin memperkeruh situasi yang tercipta di kantor Wali Kota.

Koran ini baru bisa mewawancarai Syennie usai menghadiri sebuah acara di Home Stay yang terletak di Kelurahan Uluindano. Gaya rileks serta sikap santai diperlihatkan sosok belakangan dekat dengan Rumajar. "Ini jujur. Kita sandiri kage dengar dorang (KPK) ada di kantor," tukas Syennie sambil memegangi pundaknya dengan tangan sendiri. "Sori ya, dingin skali," sambungnya sembari tersenyum.

Syennie sendiri enggan memberikan tanggapan panjang lebar soal pemeriksaan KPK tersebut. Menurutnya, semua pihak harus menghargai tugas aparat hukum seperti KPK, supaya semuanya menjadi lebih jelas. "Biarkan KPK lakukan tugasnya," ujarnya.

Meski demikian, Syennie meminta semua elemen masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam melihat masalah ini. "Jangan memberikan vonis. Kita tunggu saja bagaimana hasil pemeriksaan KPK," tambahnya.

Mantan Legislator Dekot Tomohon utusan PPD ini ikut memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tenang, demikian juga untuk kalangan pejabat. "Pejabat bekerja saja sesuai tupoksi mereka masing-masing. Bekerjalah sebagaimana mestinya," tandas Syennie. (lee/esy)

DAFTAR KEKAYAAN JEFERSON RUMAJAR

(Data verifikasi LHKPN KPK, 19 Februari 2008)

Harta tidak bergerak

(tanah dan bangunan) = Rp 164,278 juta

Harta bergerak :

- Alat transportasi dan mesin lainnya = Rp 320 juta

- Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan usaha lainnya = Rp 0

- Harta bergerak lainnya = Rp 0

Surat berharga = Rp 0

Giro dan setara kas lainnya = Rp 0

Hutang = Rp 80 juta

Total harta kekayaan = Rp 404,278 juta

Dugaan Korupsi Tomohon

1. Dana APBN 2005. Pembangunan Infrastruktur Kota Tomohon Rp. 21,9 miliar. Terpakai Rp 10,2 miliar. Tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 19 RAB/ Dep-Dagri 2005 dan Kepres Nomor 10/ Kep-Presiden/ 2005.

2. Dana APBN tahun 2006. pembayaran Sentralisasi Air Bersih dan Pemukiman Rp. 87 miliar. Terpakai Rp 6 miliar nomor 112-RAB/ Dep.PU 2005 (siap diperiksa).

3. Dana APBN Tahun 2005. Pengembangan Kota Pariwisata Kota Bunga Rp 10 miliar terpakai Rp 6 miliar.