Jelang WOC, Minahasa Mantapkan Persiapan

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa - Pemerintah Kabupaten Minahasa terus menggenjot kesiapan menyambut World Ocean Conference dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit 11-15 Mei nanti. Berbagai fasilitas penunjang termasuk persiapan untuk mengambil bagian langsung dalam ivent tersebut terus dimatangkan. "Semua objek wisata terus kami benahi. Sejumlah potensi pariwisata seperti permandian air panas Sumaro Endo dan Bukit Kasih Kanonang sudah ditata dan masih terusdimaksimalkan hingga WOC nanti. Berbagai lokasi lain di sekitar danau Tondano telah kami tata juga, termasuk 4 resting area di tepi Danau Tondano yang telah selesai dikerjakan dinas Pekerjaan Umum,” ucap Kepala Dinas Pariwisata F Rotinsulu.

Menurut Rotinsulu, dalam WOC nanti berbagai macam tarian tradisional Minahasa yang akan ditampilkan para Wulan Waraney akan menjadi ikon utama dalam hajatan tersebut. Tarian-tarian tersebut direncanakan akan mengisi upacara pembukaan kegiatan internasional itu.” Wulan Waraney telah dipersiapkan untuk mengisi acara dalam ivent akbar ini. Selain tarian tradisional, ada sejumlah atraksi lain yang juga akan ditampilkan Minahasa,” terang Rotinsulu..

Lebih lanjut Rotinsulu menjelaskan kalau berbagai produk khas daerah Minahasa juga akan turut ditampilkan dalam pameran yang akan digelar di kawasan Kayuwatu dan Restoran Nyiur Melambai Manado. "Delegasi mancanegara maupun daerah-daerah lain di Indonesia bisa menyaksikan berbagai potensi alam dan produk Minahasa di stand pameran nanti," tegas Rotinsulu.

Pemanfaatan Dana BOS di Minahasa Dinilai Tidak Trasparan

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa – Pemanfaatan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Minahasa dinilai tidak trasparan. Pasalnya, penyaluran dana BOS tahap ke dua akan segera dilakukan namun tak satupun sekolah penerima yang secara terang-terangan mengumumkan penggunaan dana pada tahap awal. Sejumlah orang tua murid di beberapa sekolah penerima dana BOS ketika dijumpai Infominahasa Rabu (6/5), mengungkapkan kalau hingga kini mereka tidak pernah tahu kalau dana BOS yang diterima oleh sekolah tempat anaknya bersekolah, diamanfaatkan untuk apa. “Saya cuma pernah mendengar kalau dana BOS sudah dicairkan tapi soal dimanfaatkan untuk apa dana itu, saya tidak tahu. Hampir setiap hari saya mengantar anak ke sekolah namun saya tak pernah melihat pengumuman apapun mengenai pemanfaatan dana BOS,” ujar Feri salah seorang wali murid SD di Kecamatan Sonder.

Kepala dinas pendidikan nasional (Diknas) kabupaten Minahasa, Frits Muntu, ketika dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. Muntu mengungkapkan kalau dia juga telah menerima laporan secara langsung soal adanya sekolah yang tidak trasparan dalam pemanfaatan dana BOS. “Saya memang sudah mendengar langsung dan setelah saya cek ke lapangan, memang rata-rata sekolah penerima BOS tidak memberikan pengumuman secara resmi di sekolah mengenai pemanfaatan dana yang telah mereka terima,” ujar Muntu.

Muntu juga menjelaskan kalau dana BOS tahun 2009 ini akan disalurkan pada tiga tahap dan saat ini sudah akan memasuki pencairan tahap kedua. Menurutnya, sesuai dengan aturan, salah satu persyaratan bagi sekolah penerima BOS yang akan menerima dana pada tahap selanjutnya adalah harus mengumumkan secara resmi pada papan pengumuman sekolah mengenai pemanfaatan dana yang ada. “Aturan memang mengharuskan sekolah mempertanggunjawabkan pemanfaatan dana BOS melalui sebuah pengumuman resmi di sekolah. Kalu tidak, dana selanjutnya tidak akan dicairkan,” tegas Muntu.

Diakui Muntu, semua sekolah penerima dana BOS di Kabupaten Minahasa telah memasukkan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana BOS tahap pertama di sekolah masing-masing. Namun ditegaskan Muntu, pertanggungjawaban ke publik, dalam hal ini melalui papan pengumuman sekolah, harus juga dilakukan. “Saya berharap, hal tersebut akan diperhatikan para kepala sekolah sebab kalau tidak, konsekwensinya akan mereka tanggung sendiri,” kata Muntu.

Sementara itu, sejumlah LSM di Minahasa meminta Diknas yang dikomandani Frits Muntu agar lebih transparan terkait penyaluran dana BOS. “Kami minta Diknas Minahasa membeberkan semua sekolah penerima BOS di media masa agar masyarakat terlebih orang tua siswa bisa mengetahui dan melakukan kontrol kepada sekolah-sekolah penerima bantuan dana segar tersebut,” ujar Ketua Minahasa Coruption Watch (MCW) Viktor Rempas.

Lanju Rempas, proses keterbukaan ini sangat perlu agar tidak akan terjadi kasus penyalahgunaan dana yang menjurus pada tindakan korupsi. “Kalau ini dilakukan otomatis akan berpengaruh pada sistim akuntabilitas publik yang dikumandangkan saat ini,” tukas Rempas.

Berdasarkan data yang diperoleh Infominahasa, sekolah-sekolah di Minahasa akan kebagian dana BOS sebesar 5,4 miliar rupiah, masing-masing 3,5 miliar rupiah untuk 340 Sekolah Dasar dan 1,9 miliar rupiah untuk 98 Sekolah Menengah Pertama. Penyaluran dana tersebut akan dilakukan melalui tiga tahap pada tiap caturwulan.

PNS Baru di Minahasa Keluhkan Gaji Awal

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkup pemerintahan Kabupaten Minahasa mengeluhkan gaji yang diterima mereka. Menurut sejumlah PNS baru yang ditemui Infominahasa, mengungkapkan kalau mereka merasa ada kejanggalan dengan gaji yang mereka terima. “ Menurut SK presiden, kami telah diangkat sejak bulan Januari 2009 sebagai PNS. Namun, kami baru menerima gaji pada bulan April. Seharusnya gaji yang kami peroleh adalah sesuai dengan waktu SK presiden itu dikeluarkan. Mungkin ini ada kesalahan,” ungkap sejumlah PNS baru yang tida mau namanya disebutkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, Drs. Warouw Karouan, MM., ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut membantah kalau terjadi kesalahan dalam pembayaran gaji para PNS baru. Menurut Karouan, pihaknya telah membayar gaji para PNS baru sesuai dengan kerja mereka.”SK presiden memang sudah ada sejak awal namun mereka kan nanti bekerja pada beberapa bulan kemudian. Jadi, kami harus membayar sesuai dengan kerja mereka,” terang Karouan.

Karouan juga menjelaskan kalau para PNS baru menerima gaji terhitung sejak awal waktu mereka bekerja. “Masa kerja mereka terhitung sejak mereka dilantik dan mulai bekerja. Masakan mereka tidak bekerja lantas mau menuntut gaji. Kalau terjadi demikian, itu korupsi namanya. Jadi proses yang telah kami lakukan sudah sesuai dengan aturan,” Tegas Karouan.

PPK, PPS dan KPPS di Minahasa terancam Tak Terima Honor

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa - PPK, PPS dan KPPS di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa sepertinya tidak akan menerima honor mereka. Pasalnya, hingga Rabu (29/4) tak satupun yang memasukkan laporan pertanggungjawaban (Labjab) keuangan yang telah digunakan dalam pemilu legislativ baru-baru ini. Menurut Sekretaris KPUD Minahasa Drs Meydi Malonda MAP, batas waktu pemasukan Labjab keuangan adalah tanggal 30 April. “Jika sampai dengan batas waktu yang telah dtentukan mereka belum memasukkan Labjab keuangan, berarti mereka tidak akan menerima hak mereka,” tegas Malonda.

Menurut Malonda, jika Labjab keuangan PPK, PPS dan KPPS tidak dimasukkan tepat waktu, hal itu akan berdampak bagi kerja KPUD dalam proses pengurusan keuangan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti. “Kalau Lapjab keuangan tidak dimasukkan maka kami belum bisa mengajukan DIPA untuk Pilpres. Ini tentu memberi dampak negatif bagi kelancaran kinerja KPUD ke depan,” terang Malonda.

Malonda juga berharap agar para anggota PPK, PPS dan KPPS di Minahasa dapat memahami persoalan ini sehingga dapat memotivasi mereka agar bisa bekerja dengan baik. “Kalu mereka bekerja dengan baik, hasilnya juga tentu akan baik. Saya berharap mereka dapat menyelesakan tanggungjawab mereka tepat waktu sebagai wujud pengabdian mereka bagi bangsa dan negara ini agar pelaksanaan Pilpres nanti tidak akan terhambat,” ujar Malonda.

Try Out UAN Dinilai Sebagai Pembodohan

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa – Ujian Nasional (UN) untuk SMA dan sederajat baru saja selesai di gelar, Ujian Akhir Nasional Ujian (UAN) bagi siswa SMP sementara berlangsung dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) akan segera menyusul. Berbagai persoalan terus saja mengikuti pelaksanaan ujian-ujian yang katanya bertaraf nasional ini. Di Kabupaten Minahasa, sejumlah kalangan kemudian mengkritisi tahap demi tahap menuju Ujian Nasional tersebut. Salah satu hal yang dikritik adalah masalah Try Out di sekolah dan berbagai persiapan jelang Ujian Nasional lainnya yang sejenis dengan itu.

Tokoh Muda Minahasa, Venly Masie mengungkapkan kalau telah terjadi sebuah kesalahan besar dalam proses Try Out di sekolah-sekolah. Menurutnya, dalam Try Out tersebut para siswa hanya diajarkan bagaimana bisa menjawab soal-soal ujian yang ada. Akibatnya, berbagai kecurangan kemudian terjadi dalam pelaksanaan Ujian Nasional. “Saat Try Out, para siswa cuma dajarkan bagaimana memilih a,b,c atau d dengan benar. Sehingga, tidak heran kalau para siswa hanya membutuhkan jawaban yang benar dalam ujian nanti. Guru-guru tahu persoalan tersebut, solusi yang mereka ambil adalah mencari atau membuat kunci jawaban untuk disebarkan bagi para siswa. Motivasi mereka kebanyakan demi menjaga prestise sekolahnya,” ujar Masie.

Menurut Masie, para siswa tidak diajarkan bagaimana memahami dengan baik pelajaran yang telah dipelajari sehingga saat lulus nanti mereka benar-benar memiliki pengetahuan yang memadai sehingga layak untuk duduk di bangku pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. “Kalu begini, yang terjadi saat pelaksanaan Try Out justru adalah pembodohan bagi para siswa dan wujud kebodohan dari para pelaksana tray out tersebut. Padahal, para siswa seharusnya disiapkan untuk menjadi pemuda-pemudi yang berwawasan dengan bekal pengetahauan yang memadai sebagai modal mereka untuk membangun negeri ini ke depan,” terang Masie dengan wajah muram.

Masie menambahkan, jika mengkritisi lebih jauh barangkali kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Nasional karena sistem pendidikan nasional kita yang sudah salah. “Kalau melihat persoalan-persoalan yang terjadi diseputar pelaksanaan ujian akhir, ini barangkali dampak dari sistem pendidikan nasional kita. Masakkan lulus-tidaknya siswa hanya ditentukan dari hasil ujian beberapa hari saja. Kwalitas pendidikan yang diperoleh para siswa di Indonesia tidak semuanya sama namun saat ujian standarnya sama, ini kesalahan siapa, “ tegas Masie sembari menambahkan kalau ini memang karena sistem pendidikan nasional kita, saatnya kita membaharuinya.

Minahasa Kecipratan Dana Bencana Rp.1,8 M

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa – Kabupaten Minahasa ternyata lebih beruntung dari beberapa kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sulawesi Utara. Pasalnya, dari sejumlah kabupaten/kota yang terkena bencana berapa waktu yang lalu, hanya kabupaten Minahasa yang mendapat dana stimulan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan sebebsar Rp. 1,8 Miliar.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa, Ir Dolfie Wowiling, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, bantuan itu akan dimanfaatkan untuk pembuatan 40 unit rumah tipe 2.7 bagi para korban. “Proposal Minahasa memang waktu lalu lebih dulu masuk dan itu direspons pemerintah pusat. Waktu lalu masyarakat kita yang terkena bencana ada di pesisir pantai kecamatan Kombi, Lembean Timur, Kakas dan Langowan Timur. Sekarang ini para korban sedang di tampung di Balai Desa Rumbia. Jadi rencananya rumah-rumah tersebut akan dibangun di sekitar lokasi bencana itu. Sekarang kita sudah dalam tahap sosialisai setelah sebelumnya telah melakukan pendataan bagi keluarga yang berhak mendapat bantuan,” terang Wowiling.

Ketika ditanya soal status tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan rumah tersebut, Wowiling menjelaskan kalau saat ini sudah tidak ada persoalan dan tinggal menunggu pengesahan secara resmi mengenai hibah tanah yang akan digunakan.”Tanah sudah ada, tinggal menunggu pembangunan saja. Rencananya habis sosialisasi, bulan Mei dan Juni proses tender akan dimulai dan tahap pembangunan akan dilaksanakan sesudah proses tender. Pokoknya, tahun ini proyek tersebut sudah selesai. Jadi, kita dinas hanya memfasilitasi pengerjaan proyek ini,” tegas Wowiling sembari menambahkan kalau dana tersebut tidak melalui propinsi tapi langsung ke bendahara di daerah.

Wowiling juga menjelaskan kalau rumah yang akan dibangun adalah model rumah sehat dan ramah lingkungan. “Rencananya, tiap rumah akan memperoleh lahan 10x10 M dan itu akan di bangun berjarak 100 M dari pantai. Dengan harapan para penduduk nantinya akan menanam sejumlah tanaman pelindung diantara rumah mereka dan pantai yang nantinya akan melindungi rumah mereka dari terjangan ombak dan angin,” terang Wowiling.

Menurut Wowiling, jika proyek ini berhasil sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah pusat sudah berjanji untuk menambah kembali dana bantuan bagi Minahasa.

194 Hukum Tua di Minahasa Nekad Studi Banding Dengan Dana ADD

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa – Walau dikecam sejumlah kalangan, 194 Hukum Tua se-kabupaten Minahasa nekad berangkat Studi Banding. Senin (27/04), kloter pertama rombongan para hukum tua memastikan langkah untuk terbang ke Malang dan Bali, via Jakarta . Menurut informasi yang diperoleh sulutlik, menyebutkan tiap desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD), mendapat pemotongan sebesar Rp5,5 juta untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Sejumlah kalangan kemudian menilai kalau ADD yang semestinya digunakan untuk memajukan desa sangat disayangkan jika kemudian dimanfaatkan untuk mendanai studi banding. "Ini keterlaluan. Kenapa dananya dari ADD," ujar Ketua Minahasa Corruption Watch (MCW) Viktor Rempas.

Menurut Rempas, hal tersebut sangat ironis sebab hingga saat ini masih banyak kantor desa yang kondisinya memprihatinkan, seperti di Desa Sendangan, Touliang Oki dan Seretan. "Kantor hukum tua banyak yang terbuat dari papan, bahkan masih menggunakan rumah penduduk setempat. Bukannya ADD dipakai untuk itu, malah dipakai buat studi banding," ketusnya.

Rempas juga menyatakan kalau dana Rp1,067 M itu bisa digunakan untuk membangun setidaknya 20 kantor hukum tua yang representatif.

Hukum Tua Sendangan Revli Tumalun membenarkan ada 194 hukum tua yang akan berangkat ke Malang dan Bali . “Kami sudah pasti berangkat . Kami mau studi banding, sekaligus belajar tata pemerintahan desa di dua kota tersebut,” ucap Tumalun.

Sementara itu, Kepala BPMD Glady N.L. Kawatu, ketika dimintai keterangan mengenai hal tersebut, membenarkan keberangkatan para hukum tua tersebut. “Jadi agendanya untuk pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa untuk menyusun profil desa, peraturan desa dan APBD desa. Ini memberi wawasan dan pengalaman kepada hukum tua. Hukum tua akan seperti katak dalam tempurung kalau tidak ada pengalaman ke luar,” terang Kawatu.

Ketika dimintai tanggapan mengenai kecaman sejumlah kalangan terhadap rencana keberangkatan tersebut, Kawatu mengungkapkan dia agak bingung dengan kecaman tersebut. ”Minahasa baru sekarang tapi daerah-daerah lain sudah sejak lama bahkan telah beberapa kali menggelar agenda seperti ini jadi ini tidak perlu dipermasalahkan. Para hukum tua bukan cuma perlu dibekali dengan pengetahuan tapi juga wawasan dan itu dapat diperoleh melalui kegiatan seperti ini,” tegas Kawatu.

Saat ditanya apa itu hadiah bagi para hukum tua karena Partai Golkar bias menang telak dalam Pemilu 9 April lalu, Kawatu menepisnya. “Ini murni untuk peningkatan kapasitas hukum tua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa. Tak ada hubungannya dengan Pemilu,” ujar Kawatu dengan nada meninggi.

Menurut informasi yang diperoleh Infominahasa,selama lima hari para hukum tua hendak mengikuti pelatihan di Malang sekaligus belajar di salah satu desa yang saat ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 M Rupiah per tahun. Selanjutnya mereka akan ke Bali , untuk belajar dari desa pemenang lomba desa tingkat nasional tahun 2008.

Surat Suara Dapil I "Nyasar" ke Dapil IV

Masyarakat Tompaso dan Langowan Kebingungan Mencari Caleg Pilihannya

Laporan Rikson Karundeng


Tondano, Infominahasa - Sejumlah warga Minahasa khususnya desa Talikuran dan Pinabetengan Kecamatan Tompaso serta desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara, tiba-tiba mengalami kebingungan saat hendak melakukan pencontrengan. Pasalnya, masyarakat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan (dapil) IV Minahasa ini, tak menemukan nama calon angggota legislatif (caleg) pilihannya tercantum pada kertas suara

Setelah ditelusuri, ternyata kertas suara yang sedang dipegang pemilih bukan kertas suara Dapil IV tapi Dapil I . Menurut informasi, sekitar 420 surat suara berasal dari dapil I (Kecamatan Tombariri, Pineleng, Tombulu) nyasar ke dapil IV dan tersebar di Kecamatan Tompaso dan Langowan Utara.. Seperti yang ditemukan di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara, dimana sebanyak 17 surat suara ditemukan berasal dari dapil I.

Sementara itu, sejumlah pemilih di desa Pinabetengan khususnya di TPS 3, 6 dan 7, yang tidak sadar dengan kekeliruan tersebut, telah terlanjur mencontreng kertas suara tersebut. Beruntung, kekeliruan itu cepat disadari oleh pemilih dan anggota KPPS. Menurut ketua PPK Kecamatan Tompaso, Alen Manongko, setelah kejanggalan itu diketahui, KPPS yang ada langsung menyortir kertas suara yang ada. "Setelah kertas suara disortir, kami langsung berkoordinasi dengan pihak KPUD Minahasa untuk mengganti kertas suara yang telah terlanjur dicontreng warga," Ujar Manongko.

Akibat kejadian ini, waktu pemungutan suara di lokasi tersebut molor beberapa jam dan masyarakat baru bisa melanjutkan pemungutan suara jelang pukul 12 siang.
Ketua KPUD Kabupaten Minahasa, Rommy Posma Leke ketika dikonfirmasi, tak menampik hal tersebut. Namun, menurutnya masalah tersebut langsung ditanggulangi oleh pihak KPUD Minahasa. "Sudah tak ada masalah lagi, kertas suara langsung diganti dan para pemilih yang mendapat surat suara yang salah diberikan kesempatan memilih kembali dengan kertas suara yang benar," tukasnya.

Tidak Tercatat Dalam DPT, Sejumlah Mahasiswa Papua Tidak Mencontreng

Tomohon, Infominahasa – Tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sejumlah mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Kota Tomohon tidak mencontreng pada hari pemungutan Suara Pemilu 2009, Kamis, (9/4). Kebanyakan di antara mereka memilih untuk berdiam di tempat kost masing-masing.

”Nama kami tidak terdaftar dalam DPT, sehingga kami tidak memilih,” ujar Mabel Korinus, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Indoesia Tomohon (UKIT) asal Papua kepada Infominahasa Kamis (9/4) di Tomohon.

Menurut Mabel, alasan nama mereka tidak terdaftar dalam DPT, karena hingga hari ini, dia dan sejumlah temannya tidak memiliki KTP. ”Kami sebenarnya pernah mengurus KTP di Kantor Kelurahan Kakaskasen III, namun, pihak kelurahan meminta kepada kami beberapa persyaratan lainnya. Seperti kartu keluarga, keterangan dari kepolisian dan lain sebagainya. Karena itulah, hingga sekarang kami belum memiliki KTP,” ujar Korinus.

Selain itu, menurut Korinus, karena kesibukan menghadapi kuliah, hingga mereka tidak berniat untuk menggunakan hak suara dalam Pemilu 2009 ini. ”Sibuk kuliah jadi kami tidak terlalu memikirkan untuk memberikan hak suara. Selain nama tidak terdaftar, kami juga tidak tahu bakal memilih siapa,” ujarnya.

Sejumlah mahasiswa Papua yang berkuliah di Kota Tomohon tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Kota ini. Ada yang kuliah di Universitas Sariputra (Unsrit), UKIT, ITM dan lain sebagainya.

Penyaluran Logistik Pemilu di Minahasa Baru Capai 60 %

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa - Jelang pemilu 9 April 2009, KPU Kabupaten Minahasa belum juga menuntaskan penyaluran logistik ke TPS-TPS. Hal tersebut diakui Ketua Divisi Logisltik KPUD Minahasa, Meydi Tinangon. Menurutnya, penyaluran kebutuhan logistik untuk 707 TPS yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di Minahasa hingga saat ini baru mencapai 60 persen. “Karena ada beberapa kendala yang tidak disengaja, penyaluran logistik yang dilakukan oleh KPU baru 60 persen,” ujar Tinangon.
Tinangon juga menjelaskan kalau dalam penyaluran logistik baru-baru ini, ada beberapa logistik yang tidak lengkap, diantaranya Formulir C1. “Formulir C1 masih kurang sekitar 25 persen,” ungkap Tinangon sembari menegaskan kalau kekurangan tersebut bukan karena kesalahan KPU Minahasa tapi karena logistik yang dikirim KPU pusat memang kurang.

Menurut Tinangon, untuk mengatasi kekurangan logistik tersebut, pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan secara resmi ke KPU Pusat. “Pemberitahuan resmi mengenai kekuranga tersebut telah kami sampaikan ke KPU Pusat. Jadi, mudah-mudahan kekurangan tersebut akan segera ditanggulangi,” terang Tinangon dengan nada harap.

Menurut Tinangon yang didampingi ketua divisi humas KPU Kabupaten Minahasa, Dennie Rompas, walau terus didera sejumlah kendala, pihaknya akan terus berupaya agar sebelum hari H semua logistik telah tersalur. “Pokoknya sampai hari sabtu ini semua kebutuhan logistik pemilu sudah selesai dikirim ke semua TPS,” tegas keduanya.
Dari informasi yang diperoleh Infominahasa, penyaluran logistik ini sudah memasuki tahap kedua bahkan dari tahap kedua ini baru 9 kecamatan yang mendapatkan logistik seperti, bilik suara, formulir C4,DCT DPR-DPD, salinan DPT, pedoman KPPS, modul PPS, modul PPK serta tinta dan segel.

Sementara itu, menurut data KPU Kabupaten Minahasa, logistik yang sudah tersalur di 8 kecamatan pada tahap kedua adalah Bilik suara sebanyak 1260 bilik, Formulir C4 53.137, DCT (DPR-DPD) 301 set, Salinan DPT/TPS 59 set, Pedoman KPPS 301 buku, Modul PPK 8 buku dan Modul PPS 93 buku.

Peresmian Kegiatan ADD/PNPM di Minahasa Diduga Sarat Muatan Politis

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa- Jelang pemilu, pemeritah pusat hingga daerah sibuk dengan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Hal tersebut menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah kalangan. Sebab, dikhawatirkan jangan-jangan penyaluran dana ADD dan PNPM jelang pemilu bisa dipolitisir oleh penguasa dengan partai pendukungnya demi kepentingan mereka. Di kabupaten Minahasa, apa yang dikhawatirkan itu sepertinya terjadi.

Sejumlah masyarakat baru-baru ini menyoroti acara peresmian kegiatan ADD/PNPM di Minahasa. Apa pasal ? Acara yang telah dilaksanakan di beberapa Kecamatan ini terkesan sarat muatan politis sebab setiap acara ini digelar, para Calon Legislatif (Caleg) Partai Golkar selalu berjubel di sana. “Acara-acara pengresmian tersebut nampaknya sarat muatan politis. Lia jo, acaranya selalu dihadiri caleg PG. Apalagi yang melakukan pengresmian adalah Bupati Minahasa yang juga Ketua DPD II PG Minahasa, Stevanus Vreeke Runtu (SVR). Dikautirkan, kehadiran SVR yang diikuti oleh para caleg, menjadi kampanye terselubung oleh partai Golkar,” ketus Ketua Komisi A DPRD Minahasa, Hengky Roring.

Dituturkan Roring, sewaktu acara peresmian kegiatan ADD/PNPM 2008 di Kecamatan Sonder, beberapa waktu lalu, dirinya tak diberi tahu. “Masa saya sebagai anggota dewan yang juga warga Sonder tak menerima undangan acara tersebut. Ironisnya, dalam acara tersebut muncul caleg Golkar,” tukasnya.

Sejumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut juga membenarkan kalau acara peresmian kegiatan ADD/PNPM itu memang tidak hanya dihadiri bupati Vreeeke Runtu tapi juga para caleg golkar propinsi atau caleg daerah Minahasa di dapil tertentu. “Waktu bupati datang, tu depe dayang-dayang banya ley yang baiko. Mungkin sto dorang mo tebar pesona sekaligus memberi kesan kalu tu program itu ada lantaran dorang pe partai,” ujar Doni Wowor, warga Sonder.

Sementara itu, Bupati Runtu ketika dikonfirmasi, menepis pernyataan tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut murni dan tanpa muatan politis. “Tidak ada muatan politis. Semua caleg di daerah yang saya kunjungi juga diundang hadir dalam kegiatan itu,” Tegas Runtu.

PNS di Kabupaten Minahasa over capacity

Jumlah PNS di Kabupaten Minahasa saat sudah over capacity. Sehingga, muncul pernyataan menarik dari Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (PKAPD) Kabupaten Minahasa, Drs Warouw Karouwan MM, kepada wartawan, Senin (30/03). Karouwan mengatakan, berdasarkan fakta ini, maka pada 2009 ini dia menyaranka Pemkab Minahasa untuk menghentikan atau mempending dulu penerimaan CPNS.

Karena over capacity tersebut maka imbasnya, anggaran yang ada dalam APBD lebih banyak terserap untuk membayar gaji dan tunjangan PNS.

“Jumlah PNS yang ada se-karang sekitar delapan ribuan orang. Sementara itu, sepertiga APBD tahun 2009 ini akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Jadi disarankan untuk jangan dulu melakukan penerimaan CPNS pada tahun ini,” ujarnya.

Tapi kalau Pemkab Minahasa tetap akan membuka lamaran CPNS, menurut Karouwan, sebaiknya yang diterima hanya tenaga yang dibutuhkan saja. “Seperti saat ini tenaga akuntansi yang ada memang sangat minim,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan bocoran yang diterima, sejauh ini Pemkab Minahasa dalam hal ini BKD belum mengajukan usulan formasi CPNS ke pemerintah pusat.

Tokoh Pemuda Kab. Minahasa asal Langowan, Venly Massie, STh mengatakan, over capacity ini tak akan terjadi, kalau juga ada perubahan yang mendasar dalam dunia pendidikan kita. ”Pendidikan kita hanya mendidik orang-orang untuk menjadi PNS, belum sampai memfasilitasi peserta didiknya untuk bisa menciptakan lapangan kerja,” kata Massie. (Harian Komentar)

Kertas Suara Asli Beredar di Masyarakat

KPU Minahasa Minta Polres Usut Tuntas

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa - Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan digelar pada 9 April mendatang namun herannya, kertas suara asli diduga telah beredar di masyarakat Minahasa. Kisah ini benar-benar meresahkan dan mengusik sejumlah kalangan. Kasus ini berawal ketika ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Minahasa Deki Pasek, Jumat (13/03) melaporkan ke pihak Polres Minahasa kalau ada seorang istri Calon Legislatif (Caleg) yang berdomisili di Kelurahan Papakelan, Kecamatan Tondano Timur, melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat agar memilih suminya, dengan menggunakan alat peraga berupa kertas suara asli.

Kapolres Minahasa, AKBP Yehu Wangsajaya, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, membenarkan kalau persoalan ini telah dilaporkan ke pihaknya dan sedang dalam proses penyelidikan.”Laporan resmi telah ada dan kami sedang berupaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” tegas Yehu.

Kapores juga mengklarifikasi kalau kasus tersebut merupakan tindak pidana umum dan bukan pelanggaran pemilu.”Ini kasus pencurian biasa. Jadi salah kalau Panwas yang melapor kasus ini. Seharusnya laporan ini datang langsung dari masyarakat,” terang Yehu.

Sementara itu, oknum istri caleg berinisial NC (34) yang disebut-sebut sebagai pelaku, saat ditemui Infominahasa di tempat kerjanya yang berada di sebuah kantor Swasta di bilangan kelurahan Wewelen kecamatan Tondano Barat, menampik kalau ia yang melakukan pencurian kertas suara tersebut. Menurutnya, kertas suara itu diperolehnya melalui salah seorang kakanya. “Tanggal 10 lalu, waktu kita pe kakak kase pa kita tu surat suara itu, kita ley nda tau kalu bagitu tu asli. Depe sore waktu ada arisan keluarga, kita se tunjung pa dorang tu cara mencontreng yang benar deng tu surat suara itu,” terangnya sembari membenarkan kalau pihak kepolisian baru-baru telah mendatanginya untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.

Kakak NC yang berinisial MC, ketika dihubungi Infominahasa, ikut membenarkan kalau pihak kepolisian juga sudah mendatanginya.. Namun, menurutnya, ia hanya menjelaskan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. “Kita da setau pa polisi kalu tu surat suara itu, kita da punggu di jalang waktu kita da ka pasar. Abis itu, lantaran kita tau kita pe ipar da ba caleg, kita kase pa ta pe ade itu supaya dorang tau bagimana tu surat suara nanti,” terangnya dengan tegas.

Pihak KPU Kabupaten Minahasa, melalui ketuanya, Romi Leke, saat mengetahui persoalan tersebut dengan tegas meminta agar pihak aparat dapat mengusut tuntas kasus tersebut. “Ini pesoalan serius. Jadi, kami minta pihak kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas agar tidak meresahkan masyarakat, apalagi sampai memberi dampak pada pelaksanaan pemilu nanti,” ujar Leke.

Sejumlah masyarakat Kelurahan Papakelan ketika dijumpai Infominahasa, Selasa (17/03) membenarkan kalau kasus itu benar terjadi bahkan telah membuat 7 orang caleg di kelurahan tersebut beserta pendukung masing-masing, menjadi tegang. Menurut Oni, warga setempat, masyarakat kini mulai saling mencurigai.”Tu pendukung-pendukung caleg skarang so tegang. Mar kita curiga ini ada apa-apa, apalagi yang da ba lapor Ketua Panwas. Depe bini toh caleg lagi di kelurahan Papakelan. Kong tu caleg yang dorang da lapor paling banya de pe pendukung di sini. Cuma kita bilang pa dorang, masyarakat jang terpancing, deri kalu mo ada apa-apa tu mo rugi torang sandiri,” ungkap Oni.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Infominahasa, kertas suara itu diduga raib dari kantor KPU Minahasa saat masyarakat melipat kertas suara beberapa waktu yang lalu. Bahkan, kemungkinan kertas suara yang kini beredar di masyarakat, lebih dari satu.

Dana 8,6 M PPK/PPS Minahasa Mulai Dicairkan

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa - Setelah sekian lama menanti, akhirnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Minahasa segera menerima honorer. Menurut Ketua Divisi Penganggaran dan Logistik KPU Kabupaten Minahasa, Meidy Tinangon, mulai Rabu (18/03), honorer seluruh PPK dan PPS akan mulai disalurkan. “Pasti akan segera disalurkan. Rencananya akan dimulai dari daerah pemilihan 4, Langowan, Tompaso, Kawangkoan, Sonder, dan akan dipusatkan di Kawangkoan,” terang Tinangon seraya menambahkan kalau dapil yang lain akan menyusul secara berturut-turut pada hari selanjutnya.

Ketika ditanya apa alasan keterlambatan pembayaran honorer PPK dan PPS, Tinangon menjelaskan kalau hal tersebut disebabkan karena keterlambatan pemasukan SK sekretaris PPK dan PPS yang ada. “Keterlambatan ini tidak ada unsur kesengajaan dari kami sebab PPK dan PPS yang memang terlambat memasukan SK para sekretarisnya. Jadi, kami juga ikut terlambat mengirim SK tersebut ke KPKN. Sedangkan untuk biaya operasional bulan Januari dan Februari, sudah kami bayarkan sejak beberapa waktu lalu,” tegas Tinangon.

Tinangon juga menjelaskan kalau honorer yang akan diterima PPK dan PPS adalah honor bulan Januari dan Februari tahun 2009. “Honorer mereka akan dibayar selama 8 bulan. Jadi, yang akan dibayar saat ini adalah Januari dan Februari, sedangkan untuk selanjutnya akan dibayar rutin setiap akhir bulan. Ketua PPS dan PPK akan mendapat 400 ribu rupiah per bulan, sedangkan sekretaris dan anggotanya, masing-masing akan memperoleh 350 ribu rupiah per bulan” ujar Tinangon.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh Infominahasa, Selasa (17/03), PPK dan PPS se-kabupaten Minahasa akan kebagian dana sebesar 8,6 Miliar Rupiah selama delapan bulan. Dana tersebut akan disalurkan melalui pos Honorer PPK di 18 Kecamatan dan 204 PPS di kelurahan/desa yang ada, pembayaran barang dan jasa, serta biaya perjalanan dinas.

PPK
Biaya Honorer Rp. 22 Juta/bulan
Biaya Barang Rp. 10 Juta/Bulan
Biaya Jasa Rp. 10 Juta/Bulan
Perjalanan Dinas Rp. 4 Juta/Bulan
Total Rp. 46 Juta/Bulan

PPS
Biaya Honorer Rp. 10 Juta/bulan
Biaya Barang Rp. 5 Juta/Bulan
Biaya Jasa Rp. 900 Ribu/Bulan
Perjalanan Dinas Rp. 400 Ribu/Bulan
Total Rp. 16,3 Juta/Bulan

Kampanye Tertutup Dimulai, 18 Hari Dirasa Tak Cukup

Manado — Infominahasa - Senin (16/3) kampanye dalam rangka Pemilu 2009 dilimulai. Di beberapa daerah di Sulut, kampanye diawali dengan kampanye damai yang melibatkan semua Parpol peserta Pemilu 2009. Bersamaan dengan itu, 6.657 calon legislatif (caleg) se-Sulut, juga akan berkampanye meyakinkan para calon memilih.

Tanah-tanah lapang yang menjadi lokasi kampanye di Sulut, sudah pasti selama 18 hari ini akan disesaki dengan masa pendukung Parpol/Caleg serta calon anggota DPD. Calon pemilih akan berbondong-bondong ke lokasi kampanye untuk mendengar penyampaian visi misi Parpol dan para calon anggota legislative.

Namun sejumlah warga menyoal tentang penjadwalan kampanye terbuka karena waktunya yang terbatas. “Hari pelaksanaan kampanye, tidak sesuai dengan banyak jumlah parpol. Jadi, bisa nanti tidak efektif bagi parpol-parpol untuk mensosialisasikan visi dan misinya,” ungkap Relsie Sinaulan, staff Fakultas Teologi UKIT kepada Infominahasa Senin (16/3).

Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD-I) Kota Tomohon Meggy Lumanauw mengatakan hal yang senada. Menurutnya, penjadwalan kampanye terbuka ini memang tidak efektif bagi parpol-parpol karena waktunya yang hanya pendek. “Apalagi seperti kami partai baru, yang butuh sosialisasi yang cukup,” kata perempuan muda yang juga Caleg PKDI Dapil I Kota Tomohon.

Dosen Muda Unsrat Freddy Wowor mengatakan, sebenarnya penjadwalan ini, pada prinsipnya tak terlalu bermasalah. Tapi, memang secara teknis, ini bermasalah, karena mana mungkin ada 38 parpol dan waktu kampanye terbukannya cuma 18 hari. “Rawan konflik. Karena di hari yang sama akan ada pengerahan massa dari masing-masing Parpol. Tapi, kampanye terbuka kan cuma salah bentuk kampanye. Sebelumnya, berbulan-bulan parpol-parpol telah melakukan kampanye tertutup. Saya rasa itu cukup untuk sosialisasi,” kata penggiat Mawale Movement ini. (dp)

Rayakan Hari Pondok Daun, Jutaan Umat Yahudi Siap Kunjungi Minahasa

Bagian dalam Sinagog Beth Hashem di Tondano.Foto http://manadominahasa.blogspot.com.


Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa - Status daerah religius yang melekat erat di Minahasa semakin dipertegas. Pasalnya, bukan cuma even religi lokal maupun nasional saja yang digelar di Minahasa tetapi juga perhelatan Internasional. Dari informasi yang berhasil dirangkum Infominahasa, pada bulan Oktober nanti, umat Yahudi sedunia dipastikan akan menyambangi Minahasa untuk merayakan hari raya pondok daun.

Kabar yang menyebutkan jika umat Yahudi sedunia bakal menggelar perayaan pondok daun secara besar-besaran di wilayah tanah Toar-Lumimuut Minahasa, ternyata mendapat dukungan penuh dari Pemerintah kabupaten Minahasa. Hal ini dikemukakan Jubir Pemkab Minahasa, Vicky Tanor, Rabu (11/03). Tanor memastikan jika Pemkab akan mendukung penuh pelaksanaan perayaan pondok daun yang menurut rencana bakal digelar di Minahasa. “Pemerintah tentunya akan mendukung penuh jika nantinya akan jadi dilaksanakan di Minahasa. Apalagi kegiatan yang bernuansa religius seperti itu,” timpalnya.

Sebelumnya, sejumlah petinggi umat Yahudi di Indonesia yang tergabung dalam Jewish Community of Indonesia, menggelar hari raya Purim di Beth Hasim Synagoge yang terletak di bilangan Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat. Perayaan tersebut juga dihadiri secara langsung Bupati Minahasa Stefanus Vreeke Runtu, serta personil DPR-RI dari komisi V Adrian Tapada. Dari informasi yang berhasil diperoleh Infominahasa, perayaan Purim tersebut juga merupakan langkah awal guna menggelar acara pondok daun umat Yahudi yang bakal dihadiri jutaan umat Yahudi di seluruh penjuru dunia.

Sekedar diinformasikan, hari raya pondok daun (the Feast of Tabernacles, red) atau biasa juga disebut Sukot, adalah perayaan umat Yahudi untuk mensyukuri hasil panen. Maknanya hampir sama seperti pengucapan syukur yang biasa dirayakan oleh masyarakat Minahasa bahkan Sulut.

Jelang Pemilu Logistik Masih Kurang, KPU Minahasa Ketar-Ketir

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa - Jelang pemilihan umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa mulai ketar-ketir. Pasalnya hingga sekarang ini masih banyak logisitik yang akan dipakai dalam pemilu nanti, belum masuk ke institusi independen tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh Infominahasa, sebagian surat suara hingga kini belum diterima KPU Minahasa. “Hingga sekarang ini baru surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi yang ada sedangkan 1018 surat suara untuk calon legislatif DPR-RI dan DPD belum masuk,” ujar Kepala Divisi KPU Minahasa Logistik Meidy Tinangon.

Tinangon menambahkan, selain persoalan tersebut KPU juga masih kekurangan 700 kotak suara. “Di Minahasa ada 707 Tempat Pemungutan Suara, masing-masing 4 kotak suara. Jadi kita membutuhkan 707 x 4 kotak suara namun hingga sekarang yang tersedia baru 2128,” ungkap Tinangon seraya menambahkan kalau KPU MInahasa sudah meminta suplay dari KPU Popinsi untuk menutupi kekurangn tersebut.

Tinangon juga menjelaskan kalau sampai detik ini belum satupun logistik yang disalurkan KPU ke setiap TPS sebab KPU Mnahasa masih menunggu kiriman logistik lain yang akan disalurkan oleh KPU Propinsi. “Rencananya, kalau logistik sudah lengkap baru disalurkan. Pokonya, paling lambat H mines satu kotak suara, surat suara dan berita acara, sudah akan kami salurkan ke TPS-TPS,” tegas Tinangon.

Ketika ditanya soal kapan logistik yang kurang akan dikirim KPU propinsi, Tinangon menjelaskan kalau dirinya telah melayangkan pemberitahuan resmi ke KPU propinsi terkait hal tersebut dan mereka telah berjanji kalau dalam waktu dekat semua logistik sudah dikirim.

Sekolah-Sekolah di Minahasa Kebagian 5,4 M

Masyarakat Diminta Awasi Penyaluran BOS

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa – Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tidak lama lagi akan mulai disalurkan. Terkait hal tersebut, masyarakat Minahasa diminta mengawasi secara ketat penyalurannya. Hal tersebut ditegaskan pemerhati pendidikan Minahasa, Rio Rumagit. Menurutnya, berdasarkan pengalaman, banyak sekali laporan penyimpangan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BOS dan yang mengalami kerugian adalah masyarakat Minahasa. “Sampai sekarang ini masih banyak laporan dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BOS. Kalau ini masih terjadi dalam penyaluran berikutnya, masyarakat Minahasa benar-bear dirugikan dan ini tentu akan sangat menghambat kemajuan pendidikan di tanah Minahasa tercinta ini,” ujar Rumagit dengan nada geram, sembari menambahkan kalau pengawasan setiap stake holder termasuk masyarakat, sangat penting dalam menyukseskan program ini.

Secara terpisah, kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Minahasa, Frits Muntu kepada Infominahasa, menjelaskan kalau penyaluran dana BOS kemungkinan akan dilakukan menjelang pertengahan tahun ini. “Petunjuk Teknis penyaluran dana BOS sudah keluar. Saat ini sedang dalam tahap pemetaan sekolah-sekolah yang rusak. Selanjutnya, sebelum penyaluran akan ada sosialisai mengenai pemanfaatan dana BOS selama satu bulan,” terang Muntu.

Muntu juga menjelaskan kalau penyaluran dana BOS kali ini tidak akan merata sebab sekolah penerima BOS akan menerima dana sesuai dengan kondisi sekolah.”Sekolah yang akan menjadi penerima BOS sebelumnya sudah di data. Jadi, dana yang akan disalurkan nantinya variatif berdasarkan kondisi sekolah dan kebutuhannya,” ujar Muntu.

Ketika ditanya soal kemungkinan adanya penyalahgunaan dana BOS nanti, Muntu menjelaskan kalau pihaknya akan bersikap tegas untuk mengantisipasi persoalan tersebut.”Pelaksana dana BOS ini adalah pihak sekolah dan komite sekolah. Kami nantinya akan menjadi pengawas langsung. Kalau nantinya ditemui ada penyelewengan, kami akan besrsikap tegas dan mereka harus tahu kalau konsekwensi dari perbuatan itu akan berhadapan dengan aparat hukum,” kata muntu denga tegas.

Seperti diketahui, dana BOS tahun 2009 akan didanai langsung oleh World Bank. Berdasarkan data yang diperoleh Infominahasa, sekolah-sekolah di Minahasa akan kebagian 5,4 miliar rupiah, masing-masing 3,5 miliar rupiah untuk 340 Sekolah Dasar dan 1,9 miliar rupiah untuk 98 Sekolah Menengah Pertama. Dana tersebut nantinya akan membiayai 13 item, diantaranya penerimaan siswa baru, buku referensi, buku teks pelajaran, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, termasuk kegiatan olahraga dan kesenian.

Jaringan Liar Marak di Minahasa, PDAM Merugi Miliaran Rupiah

Mantiri: Pegawai PDAM Diduga Telibat Pencurian Air

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa – Kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Minahasa benar-benar semakin memperihatinkan. Setelah harus menanggung beban hutang 6 Miliar Rupiah, PDAM Minahasa harus juga berhadapan dengan sejumlah persoalan rumit diantaranya kondisi fasilitas penunjang yang semakin karatan dan maraknya jaringan liar. Plt Dirut PDAM Minahasa Max Mantiri, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut kini menjadi hambatan bagi kinerja PDAM sekarang ini.”Soal hutang, akan diselesaikan bersama dengan Minut, Minsel dan kota Tomohon sebab hutang itu saat PDAM masih satu. Jadi, kini kita akan fokus ke soal sambungan liar dan fasilitas yang sudah tua,” terang Mantiri.

Mantiri juga menjelaskan kalau saat ini, rata-rata pompa PDAM sudah dimakan usia hingga mengakibatkan biaya oprasional lebih besar dari pada pendapatan.”Pompa-pompa utama seperti yang ada di Sonder, Noongan Langowan, serta Uluna dan Lewet Tondano, kondisinya sudah memperihatinkan. Belum lagi, sekitar 30 % meter yang ada sekarang , sudah dalam kondisi rusak. Untuk mengatasi jaringan distribusi yang sudah tidak mememuhi syarat ini, kita sudah mengajukan proposal ke pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Minahasa. Ada harapan, usaha kami ini bisa direspos positif,” ujar Mantiri dengan nada tegas.

Mengenai persoalan jaringan liar, Mantiri menjelaskan kalau hingga sekarang ini para petugas yang diturunkan, sedang berupaya mendeteksi jaringan-jaringan tersebut. Menurutnya, saat ini sudah ada empat ratusan jaringan liar yang ditemui dan sudah langsung ditertibkan. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan keterlibatan orang dalam PDAM dalam persoalan tersebut, Mantiri langsung mengiyakannya. “Kemungkinan itu bisa terjadi makanya kami juga akan menelusuri lebih jauh mengenai persoalan ini. Kalau sampai terbukti ada petugas yang terlibat, akan ditindak tegas. Ini persoalan serius, kalau tidak diatasi, PDAM akan merugi miliaran rupiah setiap tahun,” kata Mantiri dengan ekspresi keprihatinannya.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh Infominahasa, saat ini PDAM Minahasa memiliki 10.153 pelanggan aktif dari total 12.000 pelaggan yang terdaftar. Dari pelanggan aktif ini, PDAM Minahasa bisa memperoleh pemasukan berkisar 400 juta rupiah setiap bulan . Sedangkan pengeluaran rutin per bulan, diantaranya listrik 150 juta rupiah dan biaya gaji kariawan sekitar 230 juta rupiah, plus biaya oprasional.

Kabupaten Minahasa Resmi Miliki Pasar Sovenir

Laporan Rikson Karundeng

Tondano, Infominahasa – Setelah sekian lama dinantikan, pasar sovenir di kabupaten Minahasa akhirnya resmi dioprasikan Kamis (05/03). Menurut Kepala dinas koprasi dan usaha kecil menengah kabupaten Minahasa, Drs. A. Lengkey, pasar yang di bangun di kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan tersebut, menghabiskan anggaran sebesar 750 juta Rupiah. “Anggaran tersebut sepenuhnya bantuan pemerintah pusat tahun 2007, melalui kementrian koprasi dan usaha kecil menengah,” jelas Lengkey, sembari menambahkan kalau lahan yang menjadi lokasi pembangunan adalah milih pemerintah Propinsi Suawesi Utara namun telah diberikan secara resmi ke pemerintah kabupaten Minahasa.
Gubernur Sulut Drs. S.H. Sarundayang, ketika membuka secara resmi pengoprasian pasar sovenir tersebut mengungkapkan kalau pasar souvenir ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Sulut. Menurutnya, pasar ini akan akan menarik bagi para perserta dari luar negeri yang akan datang saat World Ocean Conference (WOC) digelar. “ Para peserta WOC, ketika kembali ke asalnya, pasti akan mencari sovenir sebagai oleh-oleh. Pasar ini tentu akan menjadi tujuan utama nanti. Selain itu, jika berkembang, pasar souvenir ini tentu akan sangat membantu karena bisa menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Sarundayang.

Sementara itu, pemerhati seni asal Bali Sandra Sundari, saat ditemui Slutlink, ketika sedang menyaksikan sejumlah kerajinan yang dipamerkan mengungkapkan kalau potensi di Minahasa ternyata luar biasa bahkan melebihi Bali. Cuma menurutnya, di Bali telah dikelolah secara profesional. “Di sini, limbah kayu pun bisa dibuat sovenir atau latar lukisan. Ini luar biasa. Berarti ada potensi ekonomi yang luar biasa di sini, tinggal bagaimana memenejnya secara profesional sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang maksimal,” ujar Sundari dengan nada kagum.

Bupati Minahasa Drs. Stevanus Vreeke Runtu, disela-sela acara tersebut mengungkapkan kalau Pemkab Minahasa berencana juga untuk memindahkan pedagang yang ada di Bolevard Tondano, ke kompleks pasar tersebut.”Rencananya, pedagang di Bolevaard akan dialihkan ke sini. Karena itu, selanjutnya pemkab Minahasa masih akan mengupayakan pembebasan lahan,” terang Runtu.

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Sulut besrta jajarannya, Bupati Minahasa dan wakil bupati Yantje Wowiling Sajouw beserta jajaran, muspida kabupaten Minahasa, sejumlah pengusaha seperti Owner Quality Hotel, warga Minahasa yang berkiprah di Jakarta seperti Kombes Carlo Tewu serta sejumlah pengusaha UKM di Minahasa.